Situs ini mengumpulkan cookies pada perangkat anda. Cookies ini akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan pelayanan kepada anda saat menggunakan situs ini. Informasi lebih lanjut bagaimana cookies ini kami gunakan, silahkan baca kebijakan privasi kami.

 

 


Berawal dari dorongan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 pada tahun 1974 di bawah 
UN Economic and Social Council (ECOSOC) mengadopsi program tentang Pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas korporasi transnasional (TNCs). Pengadopsian inilah yang mendorong terbentuknya United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) dan Intergovernmental Commission on Transnational Corporations (ICTC). Dua lembaga ini dimandatkan untuk membentuk sebuah Statuta hukum internasional untuk mengontrol TNCs. Namun, hingga tahun 1994 Statuta tersebut tidak pernah diadopsi, dan pada akhirnya kedua lembaga tersebut diganti dengan UN Conference on Trade and Investment (UNCTAD). Upaya mengontrol korporasi terus berlanjut dan pada 1998 di bawah UN Sub-Commission on the Promotion and protection of Human Rights.


Pada akhirnya sub-komisi diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam melakukan monitoring TNCs dan mengalihkan tugas tersebut kepada organ PBB lainnya, yaitu Special Representative of the Secretary General. Akibat penolakan ini, maka pada 2005 Sekjend PBB saat itu, Kofi Annan, menugaskan John Ruggie, seorang Special Rapporteur dalam bidang bisnis dan HAM yang juga sebagai penyusun UN Global Compact, untuk kembali mengkaji isu ini. Kajian Ruggie ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan dimana tahun 2011 UN Human Rights Council mengadopsi The Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), melalui resolusi nomor 174 16 Juni 2011, dan dikenal juga dengan dokumen Ruggie’s Principles. Dengan adanya UNGPs  ini, negara-negara di dunia berkomitmen terhadap pengenalan dan tanggung jawabnya terhadap isu Bisnis dan HAM. Indonesia kemudian turut berusaha memperkenalkan UNGPs kepada masyarakat, termasuk pelaku bisnis.



Berawal dari dorongan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 pada tahun 1974 di bawah 
UN Economic and Social Council (ECOSOC) mengadopsi program tentang Pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas korporasi transnasional (TNCs). Pengadopsian inilah yang mendorong terbentuknya United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) dan Intergovernmental Commission on Transnational Corporations (ICTC). Dua lembaga ini dimandatkan untuk membentuk sebuah Statuta hukum internasional untuk mengontrol TNCs. Namun, hingga tahun 1994 Statuta tersebut tidak pernah diadopsi, dan pada akhirnya kedua lembaga tersebut diganti dengan UN Conference on Trade and Investment (UNCTAD). Upaya mengontrol korporasi terus berlanjut dan pada 1998 di bawah UN Sub-Commission on the Promotion and protection of Human Rights.


Pada akhirnya sub-komisi diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam melakukan monitoring TNCs dan mengalihkan tugas tersebut kepada organ PBB lainnya, yaitu Special Representative of the Secretary General. Akibat penolakan ini, maka pada 2005 Sekjend PBB saat itu, Kofi Annan, menugaskan John Ruggie, seorang Special Rapporteur dalam bidang bisnis dan HAM yang juga sebagai penyusun UN Global Compact, untuk kembali mengkaji isu ini. Kajian Ruggie ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan dimana tahun 2011 UN Human Rights Council mengadopsi The Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), melalui resolusi nomor 174 16 Juni 2011, dan dikenal juga dengan dokumen Ruggie’s Principles. Dengan adanya UNGPs  ini, negara-negara di dunia berkomitmen terhadap pengenalan dan tanggung jawabnya terhadap isu Bisnis dan HAM. Indonesia kemudian turut berusaha memperkenalkan UNGPs kepada masyarakat, termasuk pelaku bisnis.