Situs ini mengumpulkan cookies pada perangkat anda. Cookies ini akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan pelayanan kepada anda saat menggunakan situs ini. Informasi lebih lanjut bagaimana cookies ini kami gunakan, silahkan baca kebijakan privasi kami.

 

 


Beberapa peristiwa penting dan sejumlah revolusi mengantarkan perkembangan konsep HAM. Magna Charta yang terjadi di Inggris pada tahun 1215 memberikan tonggak penting pembatasan kekuasaan negara serta menekankan hak atas kepemilikan. Glorious Revolution yang terjadi di Inggris pada tahun 1668 memunculkan Bill of Rights. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan mutlak raja-raja. Pada Tahun 1679 Habeas Corpus Act memberikan hak untuk tidak ditahan tanpa dasar hukum yang juga harus diuji di depan pengadilan. Revolusi Amerika menekankan keberadaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dengan mewadahinya dalam Konstitusi Amerika 1789.

 

Konstitusi Perancis pada tahun 1791 mengatur ranah hak ekonomi, sosial dan budaya dengan memuat ketentuan tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik. Periode sejak Revolusi Perancis sampai Perang Dunia II merupakan era yang gelap bagi perkembangan HAM. Sebab utama menjelmanya kembali gagasan HAM adalah tindakan kejam fasisme NAZI dan Jepang pada Perang Dunia II.

Pengakuan umum terhadap perlindungan HAM dalam hukum internasional tertulis bermula sesudah Perang Dunia II. Piagam PBB menjadi dasar HAM yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM Internasional. Salah satu dokumen “International Bill of Human Right” adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional juga mengembangkan hukum humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sewaktu timbul konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Langkah PBB berikutnya dalam mengembangkan instrumen hukum HAM internasional terwujud dengan ditetapkan  dua  perjanjian internasional, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan  Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.


Beberapa peristiwa penting dan sejumlah revolusi mengantarkan perkembangan konsep HAM. Magna Charta yang terjadi di Inggris pada tahun 1215 memberikan tonggak penting pembatasan kekuasaan negara serta menekankan hak atas kepemilikan. Glorious Revolution yang terjadi di Inggris pada tahun 1668 memunculkan Bill of Rights. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan mutlak raja-raja. Pada Tahun 1679 Habeas Corpus Act memberikan hak untuk tidak ditahan tanpa dasar hukum yang juga harus diuji di depan pengadilan. Revolusi Amerika menekankan keberadaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dengan mewadahinya dalam Konstitusi Amerika 1789.

 

Konstitusi Perancis pada tahun 1791 mengatur ranah hak ekonomi, sosial dan budaya dengan memuat ketentuan tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik. Periode sejak Revolusi Perancis sampai Perang Dunia II merupakan era yang gelap bagi perkembangan HAM. Sebab utama menjelmanya kembali gagasan HAM adalah tindakan kejam fasisme NAZI dan Jepang pada Perang Dunia II.

Pengakuan umum terhadap perlindungan HAM dalam hukum internasional tertulis bermula sesudah Perang Dunia II. Piagam PBB menjadi dasar HAM yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM Internasional. Salah satu dokumen “International Bill of Human Right” adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional juga mengembangkan hukum humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sewaktu timbul konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Langkah PBB berikutnya dalam mengembangkan instrumen hukum HAM internasional terwujud dengan ditetapkan  dua  perjanjian internasional, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan  Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.