Situs ini mengumpulkan cookies pada perangkat anda. Cookies ini akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan pelayanan kepada anda saat menggunakan situs ini. Informasi lebih lanjut bagaimana cookies ini kami gunakan, silahkan baca kebijakan privasi kami.

 

 

Baik negara maupun perusahaan memiliki peran yang harus dilaksanakan dalam memastikan bahwa para korban pelanggaran HAM terkait dengan bisnis memiliki akses ke pemulihan yang efektif. Uji tuntas HAM harus dimulai sedini mungkin dalam perkembangan sebuah aktivitas hubungan baru, dengan kondisi bahwa risiko HAM sudah dapat meningkat atau HAM ditangani pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lainnya dan mungkin dapat ditimbulkan dari proses merger atau akuisisi.

Melakukan uji tuntas HAM yang benar harus membantu perusahan bisnis mengatasi risiko tuntutan hukum kepada mereka dengan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan semua langkah yang layak untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM yang dituduhkan. Namun demikian, perusahaan bisnis yang melakukan uji tuntas tidak dapat beranggapan bahwa dengan sendirinya dengan melakukan uji tuntas akan secara otomatis dan sepenuhnya membebaskan mereka dari pertanggungjawaban telah menyebabkan atau terlibat dalam pelanggaran HAM.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk pilar ketiga (uji tuntas) menetapkan bagaimana mekanisme pengaduan dapat diperkuat oleh negara dan bisnis:

  1. Sebagai bagian dari tugas negara untuk melindungi, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ketika pelanggaran terjadi, mereka yang terkena dampak memiliki akses terhadap upaya hukum dan non-hukum yang efektif;
  2. Mekanisme non-negara, termasuk mekanisme di tingkat operasional, seperti mekanisme keluhan perusahaan sendiri; tingkat industri, seperti mekanisme pengaduan yang ditetapkan sebagai bagian dari inisiatif multi-pemangku kepentingan; dan tingkat internasional, seperti mekanisme penyampaian keluhan lembaga keuangan internasional,  harus memberikan pelengkap yang efektif untuk mekanisme berbasis negara; dan
  3. Mekanisme pengaduan non-yudisial harus memenuhi kriteria efektivitas.


Baik negara maupun perusahaan memiliki peran yang harus dilaksanakan dalam memastikan bahwa para korban pelanggaran HAM terkait dengan bisnis memiliki akses ke pemulihan yang efektif. Uji tuntas HAM harus dimulai sedini mungkin dalam perkembangan sebuah aktivitas hubungan baru, dengan kondisi bahwa risiko HAM sudah dapat meningkat atau HAM ditangani pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lainnya dan mungkin dapat ditimbulkan dari proses merger atau akuisisi.

Melakukan uji tuntas HAM yang benar harus membantu perusahan bisnis mengatasi risiko tuntutan hukum kepada mereka dengan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan semua langkah yang layak untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM yang dituduhkan. Namun demikian, perusahaan bisnis yang melakukan uji tuntas tidak dapat beranggapan bahwa dengan sendirinya dengan melakukan uji tuntas akan secara otomatis dan sepenuhnya membebaskan mereka dari pertanggungjawaban telah menyebabkan atau terlibat dalam pelanggaran HAM.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk pilar ketiga (uji tuntas) menetapkan bagaimana mekanisme pengaduan dapat diperkuat oleh negara dan bisnis:

  1. Sebagai bagian dari tugas negara untuk melindungi, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ketika pelanggaran terjadi, mereka yang terkena dampak memiliki akses terhadap upaya hukum dan non-hukum yang efektif;
  2. Mekanisme non-negara, termasuk mekanisme di tingkat operasional, seperti mekanisme keluhan perusahaan sendiri; tingkat industri, seperti mekanisme pengaduan yang ditetapkan sebagai bagian dari inisiatif multi-pemangku kepentingan; dan tingkat internasional, seperti mekanisme penyampaian keluhan lembaga keuangan internasional,  harus memberikan pelengkap yang efektif untuk mekanisme berbasis negara; dan
  3. Mekanisme pengaduan non-yudisial harus memenuhi kriteria efektivitas.